TIMES JABAR, BANJAR – Layanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) di Kota Banjar kini sudah dibuka kembali sejak Jumat lalu, setelah sempat ditutup.

Diungkap Kadishub Kota Banjar melalui Kepala UPTD PKB, Anton Yuliantono, penutupan ini terjadi karena proses integrasi ke sistem baru Full Cycle belum selesai sepenuhnya.

"Proses integrasi ini sangat menantang dan memakan waktu. Awalnya, semua layanan PKB se-Indonesia harus mati sementara untuk pembaruan server Kementerian pada Kamis 15 Januari lalu. Setelah aplikasi Full Cycle dipasang, uji coba daring dilakukan secara serentak," tutur Anton, Sabtu (24/1/2026).

Diakui Anton, PKB Banjar sempat menghadapi banyak kendala. Mereka baru berhasil memasang aplikasi Senin malam dan sempat gagal total saat uji coba pada Selasa sore.

"Setelah berjuang keras, sistem baru berhasil terintegrasi pada Rabu sore namun saat mencoba pelayanan pada hari Kamis, terkendala dengan off nya Wifi," terangnya.

"Jumat tadi pagi kita coba buka, walaupun banyak kendala tapi dari tahapan pendaftaran, uji mulai smoke tester sampai tahap akhir, ya bisa sehingga bisa keluar bukti lulus uji. Walaupun ada beberapa langkah yang harus diulang," imbuhnya.

Alat Kuno dan Anggaran yang Dicoret Jadi Masalah Utama

Meskipun layanan telah dibuka, kendala utama adalah perbedaan fasilitas dengan daerah lain.

"UPTD PKB di kabupaten dan kota lain, seperti Ciamis, sudah beroperasi lancar menggunakan sistem Full Cycle sejak pertengahan 2025," ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa daerah-daerah lain berhasil karena menganggarkan dana sekitar Rp131 juta untuk membeli server khusus, komputer, printer, stiker, dan alat pendukung sistem Full Cycle.

"Dengan begitu mereka tidak bergantung pada server pusat Kementerian," katanya.

Anton juga menyebut bahwa PKB Kota Banjar tidak memiliki anggaran khusus, server, maupun peralatan pendukung yang memadai.

"Alat-alat yang ada di Banjar sudah terlalu kuno, sehingga tidak bisa mengakses aplikasi Full Cycle secara maksimal," keluhnya.

Keselamatan Jadi Taruhan

Anggaran untuk upgrade sistem Full Cycle yang diajukan di APBD Murni 2026 diakui Anton dicoret atau dikurangi drastis karena dampak efisiensi.

"Saat ini, kami sedang menyusun proposal agar usulan anggaran tersebut dapat disetujui dalam Perubahan APBD 2026," jelasnya.

Meskipun layanan PKB sering dianggap tidak menghasilkan retribusi yang besar, dukungan anggaran ini sangat penting. Pengujian kendaraan yang akurat dan ketat akan secara langsung meminimalkan risiko kecelakaan dan mengurangi korban jiwa di jalan.

"Selain itu, di daerah lain, sebagian dari bagi hasil pajak kendaraan dialokasikan untuk membiayai PKB, namun hal ini belum terjadi di Kota Banjar. Bahkan, anggaran pemeliharaan untuk alat uji yang sudah adapun ikut dicoret. Kami berharap usulan di Perubahan APBD 2026 bisa disetujui demi keselamatan masyarakat dan kelancaran layanan," pungkasnya. (*)