TIMES JABAR, BANDUNG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kakanwil Kemenkumham Jabar), Masjuno, hadir dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2025. Kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (11/12/2024).

Acara ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Jawa Barat, Teguh Dwi Nugroho. Selain dihadiri oleh Kemenkumham Jabar, acara tersebut juga melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta instansi vertikal lainnya di Jawa Barat.

APBN sebagai Instrumen Kemajuan Bangsa

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkeu Jabar, Teguh Dwi Nugroho, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan nasional dan perlindungan masyarakat. 

Teguh menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan belanja negara agar program-program prioritas Presiden RI untuk 2025 dapat terealisasi secara optimal.

“APBN adalah instrumen strategis yang harus dijaga kredibilitas dan sustainabilitasnya agar pelaksanaan program kerja pemerintah tidak terganggu,” ujar Teguh.

Pesan Pj. Gubernur: Disiplin dan Bebas Korupsi

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Bey Machmudin menyampaikan pesan penting kepada pemerintah daerah di Jawa Barat. Ia meminta agar anggaran yang diterima melalui DIPA dikelola dengan disiplin dan tanggung jawab sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

“Saya tegaskan, tidak ada ruang untuk korupsi. Mari kita gunakan anggaran ini secara optimal dan transparan demi kepentingan rakyat,” ujar Bey.

Bey juga mengajak jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai arahan Presiden RI. Salah satu fokus utama yang ia tekankan adalah pelaksanaan program makan bergizi gratis yang melibatkan penyedia jasa lokal untuk mendukung perekonomian daerah.

Selain itu, Bey mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan berbagai kendala pertanian, seperti masalah irigasi, agar sektor pertanian dapat terus berkembang.

Arahan dari Presiden di Istana Negara

Sehari sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden menghadiri acara serupa di Istana Negara, Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti bahwa APBN 2025 dirancang dalam masa transisi pemerintahan untuk mendukung program prioritas presiden terpilih.

Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak gejolak global. “Kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitas APBN harus selalu menjadi prioritas,” katanya.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, APBN 2025 diharapkan dapat mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)