TIMES JABAR, BANTUL – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (BPKPAD Bantul), Trisna Manurung memaparkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul pada 2025.

 Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 2,472 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,1 triliun.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Kabupaten Bantul tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 772 miliar, yang mencakup pajak daerah Rp 408 miliar, retribusi daerah Rp 326 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 20 miliar, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp 7 miliar. 

Selain itu, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1,7 triliun, yang terdiri atas Rp 1,5 triliun dari pemerintah pusat dan Rp 185 miliar dari transfer antar daerah.

Belanja Daerah 

Belanja daerah direncanakan mencapai Rp 2,1 triliun. Belanja operasional menjadi prioritas utama dengan alokasi sebesar Rp 1,1 triliun untuk pegawai, Rp 91 miliar untuk barang dan jasa, Rp 88 miliar untuk hibah, serta Rp 3,6 miliar untuk bantuan sosial.

Selain itu, belanja modal mendapatkan alokasi Rp 21 miliar yang terdiri dari Rp 56 miliar untuk peralatan dan mesin, Rp 9,9 miliar untuk gedung dan bangunan, Rp 139 miliar untuk jalan, jaringan, dan irigasi, Rp 9,2 miliar untuk aset tetap lainnya, serta Rp 570 juta untuk aset lainnya. 

Belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp 48 miliar, sementara belanja transfer mencapai Rp 361 miliar, yang meliputi Rp 39 miliar untuk bagi hasil dan Rp 42 miliar untuk bantuan keuangan.

Trisna Manurung menegaskan bahwa penyusunan APBD 2025 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan fokus pada prioritas pembangunan. 

"Kami memastikan APBD 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik serta penguatan infrastruktur dan ekonomi masyarakat Bantul," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten melalui BPKAD Bantul berharap rencana APBD ini dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)