TIMES JABAR, TASIKMALAYA – Harapan masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya masyarakat di kecamatan Kawalu untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan terjangkau hingga kini belum sepenuhnya terwujud.

Rumah Sakit (RS) Dewi Sartika, yang mulai dibangun sejak 2024 dan diresmikan sebagai fasilitas kesehatan baru milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, masih belum dapat melayani pasien peserta BPJS Kesehatan, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun peserta mandiri.

Kondisi tersebut menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat,  pasalnya sejak awal kehadiran RS Dewi Sartika diproyeksikan menjadi solusi atas keterbatasan akses layanan kesehatan warga Kawalu, yang selama ini harus menempuh jarak cukup jauh ke pusat kota untuk mendapatkan pelayanan medis, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan pembiayaan kesehatan melalui BPJS.

Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya, Heri Sulihudin, mengaku prihatin atas lambatnya proses administrasi yang menjadi syarat utama kerja sama antara RS Dewi Sartika dengan BPJS Kesehatan. 

Ia menilai, keterlambatan tersebut berpotensi menghambat tujuan utama pendirian rumah sakit, yakni mendekatkan dan mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

“RS ini dibangun untuk mendekatkan pelayanan dan akses kesehatan masyarakat sekitar Kawalu. Kami berharap Pemkot segera duduk bersama dan di tahun ini semoga sudah ada kerja sama dengan BPJS,” ujar Heri, Selasa (27/1/2026).

Menurut Heri, perlu adanya keseriusan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, Dinas Kesehatan, manajemen rumah sakit, hingga BPJS Kesehatan, agar hambatan administratif dapat segera diselesaikan.

Sorotan serupa juga datang dari unsur legislatif. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah sejak lama mengingatkan Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera mengurus seluruh persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kita sempat pertanyakan hal itu ke Dinkes, tetapi sejumlah persyaratan untuk kerja sama mulai dari kelengkapan peralatan pendukung tindakan medis hingga SDM dokter spesialis belum dipenuhi,” ungkap Heri Ahmadi.

Ia menekankan pentingnya percepatan pemenuhan persyaratan tersebut, terlebih dengan telah dilantiknya Kepala Dinas Kesehatan yang baru, dr. Asep Hendra. 

DPRD berharap adanya langkah akseleratif agar RS Dewi Sartika dapat segera beroperasi secara optimal dan melayani pasien BPJS.

Menurut Heri Ahmadi, tanpa kerja sama dengan BPJS Kesehatan, keberadaan RS Dewi Sartika akan sulit berkembang. Ia menilai bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya masih sangat bergantung pada layanan kesehatan berbasis BPJS.

“Kalau RS Dewi Sartika belum bisa melayani BPJS, tentu akan sulit maju. Apalagi kita tidak memungkiri bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Kota Tasikmalaya masih bersumber dari rumah sakit,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski sifatnya masih transitoris, sektor rumah sakit tetap menjadi penopang signifikan PAD, terlebih di tengah kondisi struktur APBD Kota Tasikmalaya yang terdampak oleh pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Kalau RS Dewi Sartika sudah bisa melayani pasien BPJS, tentu akan ada tambahan PAD yang berarti,” tambahnya.

Karena itu, sebagai Koordinator Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi mendesak Wali Kota Tasikmalaya beserta jajarannya untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

“Ini sangat urgen. Pak Wali Kota dan jajaran harus memastikan persyaratan terpenuhi agar masyarakat yang mengandalkan BPJS bisa segera dilayani,” tegasnya.

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr. Asep Hendra, membenarkan bahwa RS Dewi Sartika memang belum dapat melayani pasien BPJS. 

Namun ia menegaskan, kondisi itu bukan karena pembiaran, melainkan masih dalam proses pemenuhan administrasi dan kebutuhan sumber daya manusia.

“Proses administrasi sedang dilakukan sembari kami berusaha memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Jadi bukan dibiarkan, kita tengah berproses untuk kerja sama. InsyaAllah mudah-mudahan secepatnya, minta doanya,” ujar dr. Asep.

Saat ini, RS Dewi Sartika telah menyediakan beberapa layanan dasar, di antaranya Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat jalan, serta layanan dari beberapa dokter spesialis. 

Namun demikian, sejumlah poli penting masih dalam tahap pengembangan.
Beberapa layanan yang masih belum tersedia secara penuh antara lain poli gigi dan poli anak, yang hingga kini masih dalam proses persiapan baik dari sisi fasilitas maupun tenaga medis.

Masyarakat Kota Tasikmalaya, khususnya warga Kecamatan Kawalu berharap, RS Dewi Sartika tidak hanya menjadi bangunan megah semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai fasilitas kesehatan yang inklusif dan terjangkau. 

Kerja sama dengan BPJS Kesehatan dinilai menjadi kunci utama agar rumah sakit ini dapat melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, DPRD, serta keterlibatan aktif seluruh stakeholder, masyarakat berharap tahun 2026 menjadi titik balik bagi RS Dewi Sartika untuk beroperasi secara maksimal dan menjadi salah satu pilar pelayanan kesehatan Kota Tasikmalaya.(*)