TIMES JABAR, BANDUNG – Di Jawa Barat, potensi kakao dan kelapa kini mulai diposisikan bukan sekadar sebagai komoditas pertanian, melainkan sebagai bagian dari strategi ekosistem keuangan terintegrasi yang melibatkan pemerintah, industri jasa keuangan, hingga pasar penyerapan hasil produksi. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat (OJK Jabar) Darwisman, menilai kakao sebagai peluang baru pengembangan ekonomi daerah yang memiliki daya saing global.

Menurutnya, konsumsi kakao dunia yang terus meningkat membuka ruang besar bagi Jawa Barat untuk masuk dalam rantai pasok nasional bahkan internasional.

“Jawa Barat memiliki potensi kakao yang cukup menjanjikan. Berdasarkan data yang kami terima, saat ini terdapat delapan kabupaten dan kota yang siap dikembangkan sebagai sentra budidaya kakao,” ujar Darwisman, Kamis (22/1/2026).

Untuk memastikan pengembangan tersebut berjalan berkelanjutan, OJK mendorong pembentukan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi.

Pendekatan ini melibatkan perbankan nasional dan daerah, lembaga penjaminan, asuransi, asosiasi, hingga pihak offtaker sebagai pembeli hasil panen. Dengan skema tersebut, risiko usaha petani dapat ditekan sejak awal.

“Kami membangun ekosistem agar seluruh hasil panen kakao petani terserap dengan harga pasar yang wajar. Dengan demikian, pembiayaan perbankan bisa berjalan sehat dan risiko kredit bermasalah dapat dihindari,” kata Kepala OJK Jabar.

Dalam pengembangan ekosistem ini, OJK Jawa Barat menggandeng Bank BJB, BRI, Bank Mandiri, dan BNI untuk menyiapkan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha kakao.

Skema tersebut akan dirancang tidak hanya berorientasi pada penyaluran kredit, tetapi juga pada keberlangsungan usaha petani dalam jangka panjang.

Darwisman menjelaskan, budidaya kakao memiliki siklus produksi yang relatif panjang. Tanaman kakao baru dapat dipanen setelah tiga hingga tiga setengah tahun sejak penanaman.

Kondisi ini menuntut perencanaan pembiayaan yang matang agar petani tetap memiliki sumber pendapatan selama masa tunggu panen.

“Salah satu opsi yang sedang kami kaji adalah pola tumpang sari. Selama menunggu kakao berbuah, lahan bisa dimanfaatkan untuk tanaman produktif lain sehingga petani tetap memiliki arus kas untuk memenuhi kewajiban pembiayaan,” ujarnya.

Langkah awal yang akan ditempuh OJK adalah penguatan literasi dan edukasi keuangan bagi petani. Menurut Darwisman, pembiayaan tanpa didukung pemahaman keuangan yang memadai justru berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, pendampingan akan dilakukan sejak tahap perencanaan, budidaya, hingga pascapanen.

“Kami akan awali dengan edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Setelah itu baru masuk ke pembiayaan, yang tentu akan kami monitor secara berkelanjutan,” kata Darwisman.

Untuk mematangkan konsep tersebut, OJK Jawa Barat berencana menggelar forum diskusi kelompok terarah (FGD) bersama perbankan dan pemangku kepentingan terkait.

Forum ini akan membahas pemetaan lahan potensial, kesiapan petani, serta skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi lapangan.

Darwisman optimistis, pengembangan kakao berbasis ekosistem keuangan dapat menjadi kontribusi nyata Jawa Barat dalam mendukung program strategis nasional di sektor pangan dan pertanian.

Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu menciptakan model pengembangan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

“Ini bukan hanya soal pembiayaan, tetapi bagaimana keuangan hadir sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Jika ekosistem ini berjalan baik, Jawa Barat bisa menjadi salah satu pusat produksi kakao yang diperhitungkan,” pungkasnya. (*)