TIMES JABAR, MAJALENGKA – Arah masa depan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (BIJB Kertajati), Kabupaten Majalengka, kembali menemukan titik terang. Muncul harapan baru yang diyakini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Majalengka dan kawasan sekitarnya.

Bupati Majalengka, H Eman Suherman mengatakan, bahwa pernyataan Gubernur Jawa Barat terkait rencana perubahan pengelolaan BIJB sempat mengejutkan sejumlah pihak. Namun, di balik itu tersimpan langkah strategis besar yang justru membuka peluang percepatan kemajuan bandara.

"Ini akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan menjadi ancang-ancang besar ke depan. Terus terang saya sempat terkejut saat Pak Gubernur menyampaikan hal tersebut," ungkap Bupati Eman Suherman, Kamis (22/1/2026)

Menurutnya, sejak lama harapan agar BIJB Kertajati lebih ramai sebenarnya telah mengemuka. Salah satu kunci yang diyakini mampu mendorong lonjakan aktivitas bandara adalah penyerahan pengelolaan kepada pihak yang benar-benar berpengalaman, yakni Angkasa Pura.

Selama ini, pengelolaan BIJB masih berada dalam skema Kerja Sama Operasional (KSO) yang dinilai memiliki keterbatasan ruang gerak. Skema tersebut dianggap belum memungkinkan optimalisasi penuh karena sifatnya hanya sebatas operasional.

"Kerja sama operasional itu terbatas. Sangat mungkin Angkasa Pura belum bisa maksimal. Karena itu, dari dulu saya berharap BIJB diserahkan sepenuhnya kepada Angkasa Pura," ujarnya.

Angkasa Pura dinilai memiliki keunggulan strategis karena memahami peta penerbangan nasional, distribusi pesawat, hingga titik-titik keramaian bandara. Pengetahuan ini menjadi faktor krusial dalam membangun ekosistem bandara yang hidup dan berkelanjutan.

Gagasan tersebut ternyata mendapat respons positif di tingkat provinsi hingga pusat. Setelah dilakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, terungkap bahwa BIJB bukan tidak dibiayai, melainkan akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Lebih jauh, Presiden RI, Prabowo Subianto disebut telah menyetujui rencana menjadikan kawasan BIJB sebagai bagian dari pusat pertahanan nasional. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak melepaskan tanggung jawab, melainkan mengarahkan bandara ke fungsi strategis nasional.

Namun demikian, kata dia, peluang keterlibatan Angkasa Pura tetap terbuka lebar. Bahkan, Angkasa Pura menyatakan kesiapan untuk mengambil alih pengelolaan penuh, bukan lagi dalam bentuk KSO, melainkan kerja sama pemanfaatan.

"Jika skemanya kerja sama pemanfaatan, maka Angkasa Pura yang akan mengoperasikan, membiayai, bahkan menerima deviden. Selanjutnya, hasilnya diberikan kepada BIJB sebagai BUMD milik Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Langkah konkret pun mulai disiapkan. Bupati Eman menegaskan, bahwa Angkasa Pura meminta difasilitasi untuk berdiskusi langsung dengan Gubernur Jawa Barat. Respons pun sudah diberikan, dengan sinyal persetujuan tinggal menunggu penjadwalan pertemuan.

Terkait dampaknya bagi Kabupaten Majalengka, optimisme menguat. Penyerahan pengelolaan kepada Angkasa Pura dinilai sebagai langkah positif yang berpotensi menghidupkan kembali denyut BIJB Kertajati.

"Kalau bandara ramai, dampaknya pasti terasa ke luar. Ekonomi di Majalengka akan ikut bergerak. Hotel, UMKM, transportasi, semuanya akan hidup," ujarnya.

Dengan perubahan arah kebijakan ini, BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka, tak lagi sekadar bandara megah yang menunggu penumpang, melainkan diproyeksikan menjadi simpul strategis nasional yang memberi efek domino bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (*)