TIMES JABAR, TASIKMALAYA – Upaya mewujudkan Kota Tasikmalaya sebagai kota ramah disabilitas terus digalakkan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Paguyuban Pegiat Disabilitas Tasikmalaya (Papeditas) yang mendorong penggunaan papan nama dan layanan berbasis huruf Braille di ruang publik, termasuk di sektor usaha restoran cepat saji.

Momentum tersebut mengemuka saat peringatan Hari Braille Internasional, yang diperingati setiap 4 Januari, di Restoran Cepat Saji McDonald’s (McD) Djuanda, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Papeditas menilai, kehadiran papan nama Braille menjadi langkah awal penting dalam membuka akses informasi bagi penyandang disabilitas netra.

Pegiat sosial Papeditas, Aris Rahman, menjelaskan bahwa huruf Braille merupakan sistem tulisan sentuh yang sangat krusial bagi penyandang tunanetra. 

Sistem ini berbasis enam titik timbul yang dapat diraba menggunakan ujung jari, sehingga memungkinkan penyandang disabilitas netra untuk membaca dan menulis secara mandiri.

GM McD Djuanda Erik Mubarok (kanan) bersama Aris Rahman saat menempelkan papan braille di restoran cepat saji McD Djuanda Tasikmalaya, Kamis (29/1/2026). (FOTO: Harniwan Obech/TIMES Indonesia)

“Huruf ini ditemukan oleh Louis Braille. Sistem penulisan ini berfungsi sebagai alat literasi, komunikasi, dan akses informasi utama bagi tuna netra,” ungkap Aris saat dihubungi TIMES Indonesia, Kamis (29/1/2026).

Menurut Aris, pemanfaatan huruf Braille bukan sekadar simbol kepedulian, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang setara dengan masyarakat lainnya.

Aris menambahkan, pemasangan papan nama dengan huruf Braille di restoran atau tempat umum memiliki fungsi strategis. Bukan hanya membantu mengenali lokasi, tetapi juga memberikan informasi detail mengenai layanan yang tersedia.

Aris Rahman saat membimbing Doni (penyandang tuna netra) membaca papan braille di restoran cepat saji McD Djuanda Tasikmalaya, Kamis (29/1/2026). (FOTO: Harniwan Obech/TIMES Indonesia)

“Banyak sekali layanan dari sebuah restoran yang harus disiapkan papan Braille-nya, seperti papan Braille menu, petunjuk membuka pintu, hingga arah menuju toilet,” jelasnya.

Dengan adanya fasilitas tersebut, penyandang disabilitas netra dapat melakukan orientasi dan mobilitas secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain. 

Hal ini sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan saat berada di ruang publik. Lebih jauh, Aris menegaskan bahwa inisiasi penggunaan papan Braille juga merupakan bentuk implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang sama, termasuk hak atas aksesibilitas.
UU 8/2016 bertujuan untuk mewujudkan Kesamaan hak dan kesempatan, Kehidupan yang mandiri dan sejahtera dan Lingkungan yang bebas dari diskriminasi.

“Kami ingin mendorong agar pelaku usaha dan pemerintah bersama-sama merealisasikan amanat undang-undang tersebut, bukan hanya di atas kertas,” tegas Aris.

Ia berharap, dorongan penggunaan papan Braille di McD Djuanda dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya dan mempercepat terwujudnya Tasikmalaya sebagai kota inklusi dan ramah disabilitas.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Candra, mengakui bahwa hingga saat ini Kota Tasikmalaya masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas.

“Kita semua yang merasa sudah diberikan lebih, sadarilah bahwa Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan kekurangannya. Ada yang bisa melihat dan mendengar, sementara adik-adik kita ini tidak mendapatkan kesempatan itu,” ujarnya.

Namun demikian, Diky menegaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang berbeda. Bahkan, menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang mampu menunjukkan prestasi dan karya luar biasa.

Diky Candra mencontohkan sejumlah capaian penyandang disabilitas di berbagai bidang, mulai dari industri kreatif hingga olahraga.

“Beberapa televisi di Jakarta sudah menggunakan teman-teman difabel karena kemampuan mereka di bidang editing. Di Tasik juga sudah mulai merambat di beberapa resto yang menggunakan teman difabel,” katanya.

Ia juga menyinggung prestasi atlet difabel Indonesia, seperti cabang tenis meja di ajang SEA Games, yang mampu meraih gelar juara.
“Dari situ saya merasa malu. Kita yang merasa sempurna belum tentu bisa mencetak prestasi nasional, sementara mereka yang memiliki keterbatasan justru bisa berkarya,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan mengenai sarana dan prasarana, Diky Candra mengakui bahwa kondisinya masih jauh dari sempurna. Selain keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan kebijakan fiskal, termasuk dampak pemotongan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap isu disabilitas tetap menjadi prioritas.

“Dalam penyajian anggaran yang kecil tetap ada perhatian, tapi memang harus dilakukan pembenahan secara bertahap,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pengusaha, komunitas, dan organisasi sosial menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.

Ke depan, Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk menjadikan isu disabilitas sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

“Ini menjadi masukan penting. Kita akan cek regulasinya, melihat masuk komisi mana, dan tentu harus dikaji secara menyeluruh,” pungkas Diky. (*)