TIMES JABAR, CIANJUR – Bengkel Politik Cianjur (BPC) bersama Klinik Hukum Indonesia (KHI) dan RBUC mengadakan diskusi publik bertajuk “Sinkronisasi RAPBDP 2025 dan RAPBD 2026: Masalah dan Solusi” di Ladanya Resto/Koffie Station, Kabupaten Cianjur.

Acara ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Asep Toha (Poslogis), Asep Sopyan Halim (Mantan Anggota DPRD Cianjur), dan Lenna J. Sunarja (Sekretaris Bapperida Cianjur).

Ketua panitia, H. Titin Suastini, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi publik yang didasari oleh tiga hal, yaitu:
1. Keresahan bersama tentang pentingnya sinkronisasi APBD yang transparan dan akuntabel.
2. Kecintaan terhadap Kabupaten Cianjur agar pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan.
3. Keinginan agar APBD, sebagai instrumen kesejahteraan, tidak didominasi oleh belanja pegawai.

Dalam pemaparan tersebut, Direktur Poslogis, Asep Toha, yang akrab disapa dengan Asto, menyebut Rancangan APBD (RAPBD) Cianjur 2026 sebagai alarm bahaya bagi keuangan daerah dan rakyat.

Menurutnya, dokumen KUA-PPAS menunjukkan defisit anggaran yang jauh melampaui batas regulasi, mencapai Rp758,124 miliar (RKPD) dan Rp222,137 miliar (KUA-PPAS), padahal ambang maksimal hanya Rp143,314 miliar.

Lebih lanjut, Asto menyoroti prioritas anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Belanja infrastruktur naik, sementara alokasi untuk kesehatan, pendidikan, dan UMKM justru dipangkas.

Dengan hanya Rp2,9 miliar untuk UMKM, target penurunan kemiskinan pada 2026 dinilai sulit tercapai. "Jika tidak direvisi, RAPBD 2026 berpotensi memicu krisis fiskal, melemahkan pelayanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat," katanya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Selasa (2/9/2025).

Sebagai solusi, Asto mendesak pemerintah daerah untuk menyesuaikan defisit sesuai regulasi, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan pengembangan pariwisata, serta menyinkronkan dokumen perencanaan. Ia juga meminta DPRD memperketat pengawasan dan memprioritaskan anggaran pro-rakyat.

Sementara itu, Mantan Anggota DPRD Cianjur, Asep Halim menyatakan bahwa RAPBD 2026 harus menjadi alat pembangunan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar instrumen belanja rutin.

Ia mengusulkan postur APBD ideal dengan belanja modal 25-30 persen untuk pembangunan infrastruktur pro-rakyat, serta belanja operasional maksimal 60 persen. Menurutnya, APBD 2026 harus mampu menjawab langsung permasalahan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.

Di sisi lain, perwakilan dari pihak eksekutif, Sekretaris Bapperida Cianjur, Lenna J. Sunarja, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan terintegrasi.

"Pemerintah Kabupaten Cianjur sangat terbuka atas masukan dari para pemangku kepentingan, agar perencanaan pembangunan dapat terwujud sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Acara diskusi ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari berbagai kalangan masyarakat sipil, seperti mahasiswa, LSM, OKP, dan tokoh masyarakat, yang tampak antusias. Namun, panitia dan peserta menyayangkan ketidakhadiran anggota DPRD Cianjur dalam acara yang dianggap sangat strategis ini. (*)