TIMES JABAR, CIANJUR – Gelombang unjuk rasa yang mengatasnamakan gerakan "Aksi Indonesia Waras" kembali mendatangi Gedung DPRD Cianjur, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Selasa (2/9/2025). 

Aksi damai yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat tersebut, mulai dari ormas, mahasiswa hingga komunitas warga ini menyuarakan tiga tuntutan utama yang dianggap krusial bagi publik.

Dalam hal ini koalisi massa menuntut percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, sebuah langkah yang dinilai penting dalam pemberantasan korupsi. 

Selain itu, mereka menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, yang dianggap tidak etis di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Terakhir, massa juga mendesak pembebasan seluruh peserta unjuk rasa yang ditahan.

Aksi yang diawali dengan long march dari Lapang Joglo ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika. Ia menemui massa dari atas mobil komando, memberikan apresiasi atas jalannya unjuk rasa yang berlangsung tertib dan damai. 

"Di luar dugaan, kami juga dari kemarin khawatir, tapi alhamdulillah kekhawatiran kami tidak terbukti dan janji kalian (untuk aksi damai) memang bisa dipegang," ujar Metty di hadapan para pengunjuk rasa, yang disambut dengan sorak-sorai.

Lebih lanjut Metty menegaskan bahwa lembaga legislatif yang ia pimpin akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan. Ia berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut sebagai wujud dukungan terhadap suara rakyat. 

"Insyaallah, saya pastikan bersama pimpinan DPRD yang lain dan juga para anggota, bahwa aspirasi yang disampaikan akan jadi atensi dan diteruskan. Kami juga ada di pihak kalian," tegasnya, menunjukkan komitmen untuk berpihak pada kepentingan publik.

Puncak dari aksi ini adalah momen penandatanganan surat pernyataan dukungan terhadap tuntutan "Aksi Indonesia Waras" oleh pihak DPRD Cianjur. 

Dokumen penting ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Cianjur, Wakil Ketua DPRD, serta seluruh ketua fraksi partai yang ada. Tindakan ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga bukti konkret bahwa aspirasi publik mendapat respons langsung dari para wakil rakyat. 

Aksi yang berjalan partisipatif dan berakhir dengan kesepakatan ini diharapkan menjadi model bagi penyelesaian perbedaan pendapat di masa depan, di mana dialog dan kompromi bisa dicapai tanpa harus diwarnai kekerasan. (*)