TIMES JABAR, JAKARTA – Peristiwa meninggalnya seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat bunuh diri menjadi alarm keras bagi wajah pendidikan Indonesia.

Tragedi tersebut dinilai bukan kejadian tunggal, melainkan refleksi nyata dari persoalan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses pendidikan yang hingga kini masih membelit kelompok masyarakat rentan.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pesantren Seluruh Indonesia menilai, kasus ini harus dibaca sebagai kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar anak, terutama hak memperoleh pendidikan yang adil, aman, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Pendidikan, menurut mereka, tidak boleh menjadi sumber tekanan psikologis akibat kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Koordinator Pusat BEM Pesantren Seluruh Indonesia, Ahmad Tomi Wijaya, menyampaikan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap anak terlindungi dari dampak kemiskinan yang dapat merusak masa depan mereka.

“Tragedi ini menunjukkan bahwa masih ada jurang besar antara kebijakan dan realitas di lapangan. Ketika anak-anak harus berhadapan dengan tekanan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan, maka kehadiran negara menjadi keharusan, bukan pilihan,” ujar Tomi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2025).

Ketimpangan Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara

BEM Pesantren menilai bahwa pendidikan yang ideal seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial bagi keluarga miskin. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan, sistem pendidikan justru berpotensi memperparah beban psikologis anak dan keluarga.

Dalam pandangan BEM Pesantren, nilai-nilai Islam menegaskan pentingnya perlindungan generasi muda dari ancaman kemiskinan. Prinsip penjagaan jiwa dan akal menjadi landasan moral bahwa negara dan masyarakat memiliki kewajiban bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Di tengah situasi tersebut, BEM Pesantren Seluruh Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai progresif, seperti program Sekolah Rakyat dan upaya pengentasan kemiskinan nasional.

Namun, mereka menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan program, melainkan juga oleh pelibatan publik dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Oleh karena itu, BEM Pesantren mendorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membuka ruang dialog nasional pendidikan bersama organisasi mahasiswa, khususnya yang tergabung dalam Dialog Gerakan Mahasiswa Merah Putih.

Dialog ini diharapkan mampu membedah akar persoalan kemiskinan struktural dan menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

“Musyawarah dan dialog terbuka penting agar kebijakan tidak berhenti pada tataran formalitas. Pendidikan harus dirancang untuk menjawab realitas sosial, bukan sekadar target administratif,” kata Tomi.

BEM Pesantren menegaskan, penyelesaian persoalan pendidikan tidak cukup melalui simpati sesaat atau respons simbolik. Pendidikan harus dipastikan menjadi hak dasar yang membebaskan, memuliakan, dan melindungi setiap anak bangsa.

Sebagai bentuk komitmen moral dan sosial, BEM Pesantren Seluruh Indonesia menyatakan akan terus mengawal isu pendidikan dan kemiskinan, sekaligus mendorong kolaborasi antara negara, masyarakat, dan dunia pendidikan demi terwujudnya keadilan sosial yang berkelanjutan. (*)