TIMES JABAR, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menerima kunjungan resmi dari Menteri Pertahanan RI (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta. 

Pertemuan ini membahas sejumlah rencana strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanahan dan pertahanan nasional, dengan fokus pada pengamanan tanah aset negara dan pelaksanaan program ketahanan pangan.

Siaran pers kementrian ATR/BPN mengungkapkan dalam diskusi tersebut, Menteri Nusron menyatakan akan menggalang kerja sama dengan Kementerian Pertahanan terkait berbagai hal penting menyangkut tanah aset negara yang dikelola Kemenhan RI dan TNI. 

"Pertama kita akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal, terutama mengamankan tanah aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kemenhan dan TNI," ujar Nusron Wahid usai pertemuan. Senin (11/11/2024)

Menurut Nusron, kerja sama ini sangat penting karena banyak aset tanah milik TNI yang telah mengalami perubahan fungsi. Kondisi ini mengharuskan adanya penataan ulang untuk memastikan tanah-tanah tersebut tetap menjadi aset negara. 

“Kita kerja sama penataan ulang sertipikasi yang bagus dan diamankan supaya tanah aset-aset negara tidak hilang," lanjutnya.

Penataan dan sertifikasi aset tanah TNI ini dinilai krusial dalam menjaga kepemilikan dan fungsi tanah negara di tengah tantangan perubahan fungsi yang kerap terjadi. 

Kerja sama ini akan memberikan kejelasan hukum bagi status kepemilikan tanah yang selama ini digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI, sekaligus mencegah potensi konflik kepemilikan di masa depan.

Di samping pengamanan aset, kedua kementerian juga akan bersinergi dalam program ketahanan pangan. Nusron Wahid menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempercepat proses pengadaan lahan seluas 1 juta hektare di Papua untuk mendukung program ini. 

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN siap membantu dalam pelepasan lahan dan sertifikasi guna memperluas lahan sawah, khususnya di Papua.

"Pak Menhan concern terhadap sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertifikasi untuk mencetak (lahan) sawah di Papua dan daerah lain," ungkap Nusron.

 Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan nasional dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan Indonesia di masa depan, mengingat potensi besar yang dimiliki Papua dalam sektor pertanian.

Selain itu, diskusi juga mencakup penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang berpotensi mengganggu stabilitas pertahanan nasional. 

Nusron menegaskan pentingnya kerja sama dalam menangani konflik pertanahan, terutama yang melibatkan individu, negara, atau perusahaan besar. 

"Terutama yang menyangkut konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara. Ini sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik," ujarnya.

Melalui sinergi ini, diharapkan sengketa lahan yang dapat mempengaruhi sistem pertahanan nasional dapat dikelola dengan baik, sehingga tercipta stabilitas dan kepastian hukum. 

Nusron menilai, konflik pertanahan yang tak terselesaikan dapat menjadi penghambat serius dalam pelaksanaan program-program pertahanan nasional.

Salah satu poin penting lainnya dalam diskusi ini adalah kebutuhan pengadaan lahan untuk kepentingan pertahanan, seperti pembangunan tempat latihan dan pangkalan TNI. Kementerian ATR/BPN akan membantu melakukan inventarisasi lahan yang sesuai untuk tujuan tersebut. 

"Kita diminta untuk menyisir lahan yang perlu disiapkan. Intinya, karena masalah lahan ini masalah penting, terutama banyak lahan TNI yang diambil alih pihak lain. Beliau datang ke sini, menjadi prioritas utama untuk diselamatkan," jelas Nusron.

Pengadaan lahan ini sangat vital bagi operasional TNI, yang membutuhkan wilayah latihan dan pangkalan guna menjaga kesiapan pertahanan nasional. Dengan lahan yang terjamin statusnya, diharapkan fasilitas pertahanan ini dapat dikembangkan lebih optimal.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari Kementerian ATR/BPN. 

Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dari Kementerian ATR/BPN dalam merealisasikan rencana kerja sama tersebut.

Kerja sama yang digagas ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memastikan aset-aset tanah negara aman, mendukung ketahanan pangan, serta mendukung kepentingan pertahanan nasional. (*)