TIMES JABAR, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak memanipulasi data inflasi.

"Saya menekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai masalah tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan adanya sejumlah pemda yang terlibat dalam manipulasi data inflasi, meskipun jumlahnya relatif kecil dan tidak dijelaskan secara rinci.

Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa pemberian insentif kepada pemda harus didasarkan pada pencapaian nyata.

"Kami sepakat dengan Mendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. Apresiasi atau reward harus diberikan murni berdasarkan pencapaian karena stabilitas harga yang terjaga," tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga menekankan bahwa perhitungan inflasi oleh BPS dilakukan sesuai dengan standar internasional dan dikelola secara independen.

Proses pengumpulan data, mulai dari survei hingga pengolahan, dilakukan dengan jaminan kualitas dan prosedur yang ketat.

"Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya," jelas Amalia.

Manipulasi data inflasi oleh pemda menjadi sorotan setelah Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah memiliki modus tertentu untuk mengakali angka inflasi demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

Salah satu taktik yang digunakan adalah mengadakan pasar murah sebelum BPS melakukan survei harga konsumen, sehingga data yang terkumpul tidak mencerminkan kondisi riil. (*)