TIMES JABAR, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno berharap Pertamina segera membentuk Tim Investigasj Independen untuk mengungkap isu korupsi tata kelola minyak.

“Menghadapi kasus yang sekarang bergulir ini, saya memandang perlu dibentuknya Tim Investigasi Independen oleh Pertamina yang terdiri dari orang-orang yang kredibel, memiliki integritas, dikenal pasar, berasal dari kalangan akademisi, kampus dan institusi yang kredibel untuk mengungkap isu blending illegal ini sekaligus menjawab keresahan publik," kata Eddy dalam acara Program salah satu TV Swasta bertajuk Industrial Summit 2025 dengan tema “Kasus Pertamina VS Kepercayaan Publik“ di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Eddy Soeparno yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini, keresahan masyarakat belum terjawab  karena di satu pihak aparat penegak hukum menyatakan ada blending illegal atau oplosan, tetapi di pihak Pertamina menyatakan tidak ada blending illegal. 

“Supaya tidak ada kebingungan di masyarakat, perlu ada Tim Independen yang bisa mengugkap dugaan isu blending illegal. Hal ini juga akan mempercepat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang saat ini tengah tergerus.” katanya.

Eddy menambahkan, kasus korupsi dalam tata kelola minyak Pertamina yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun ini merupakan momentum untuk membenahi tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM). 

Menurut Waketum PAN ini pengawasan internal perseroan harus diperkuat. Setiap perseroan memiliki komisaris sebagai wakil pemegang saham dengan tugas mengawasi kinerja perseroan dan direksi. 

“Pengawasan ini harus diperkuat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa dan luput dari pengawasan komisaris,” tuturnya.

 “Pertamina adalah salah satu BUMN yang paling strategis di Indonesia karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepentingan kita sehari-hari berkaitan dengan Pertamina seperti BBM untuk berkendara dan LPG untuk memasak. Jangan sampai terulang kejadian serupa di masa mendatang yang bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN secara luas. Padahal BUMN sesungguhnya memiliki kewajiban untuk kemashlahatan masyarakat,” ucapnya. (*)