TIMES JABAR, MAJALENGKA – Anggota DPR RI asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, H Ateng Sutisna menyoroti tiga isu strategis yang akan menjadi fokus utamanya di Komisi II dalam mendukung kebijakan pangan nasional.

Pertama, percepatan implementasi reformasi agraria melalui redistribusi tanah kepada petani, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas lahan pertanian yang mereka kelola.

"Kami akan mendorong redistribusi tanah bagi petani sehingga mereka memiliki hak atas lahan yang mereka garap. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," ujarnya, Jumat (25/10/2024).

Isu strategis kedua yang diangkat Ateng Sutisna adalah perlindungan lahan pertanian melalui kebijakan tata ruang daerah. Hal ini pemerintah perlu mempercepat implementasi kebijakan yang mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian.

Kebijakan ini, kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang) dinilai penting agar lahan pertanian tetap tersedia dan dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pangan nasional.

"Kami akan memastikan bahwa lahan pertanian tetap dipertahankan dan tidak dialihfungsikan untuk kepentingan non-pertanian. Langkah ini sangat penting agar produksi pangan dapat terus berlangsung dan memenuhi kebutuhan rakyat," katanya.

Pengembangan Wilayah Pedesaan Terpadu Berbasis Pertanian

Selain itu, Ateng juga menekankan pentingnya kebijakan tata ruang wilayah pedesaan terpadu yang berbasis pertanian. Pengembangan wilayah pedesaan dengan pendekatan pertanian terpadu.

Hal ini, menurut dia, akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, sekaligus berkontribusi pada kedaulatan pangan nasional. Sehingga kebijakan tata ruang pedesaan terpadu yang berbasis pertanian harus segera diimplementasikan.

"Ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kedaulatan pangan yang kuat," tambahnya.

Ateng menegaskan, bahwa peran DPR, khususnya Komisi II akan sangat vital dalam mengawal implementasi kebijakan pemerintah terkait pangan. Melalui sinergi dengan kementerian terkait. Ia berharap visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan dan kedaulatan pangan dapat terwujud dengan baik.

"Sebagai anggota DPR RI, kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di sektor pangan. Ini adalah tantangan yang harus kita jawab bersama," jelas Ateng Sutisna. (*)