TIMES JABAR, MAJALENGKA – Di tengah riak wacana nasional yang kembali mempersoalkan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), suara dukungan justru menguat dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 

Akademisi, tokoh agama, praktisi hukum, hingga organisasi mahasiswa sepakat menyatakan sikap tegas: Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat reformasi dan konstitusi.

Isu yang berkembang belakangan, tentang kemungkinan Polri ditempatkan di bawah kementerian dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum nasional dan mengganggu stabilitas negara.

Rektor UNMA: Wacana Polri di Bawah Kementerian Harus Ditumpas

Rektor Universitas Majalengka (UNMA), Indra Adi Budiman, menyampaikan sikap tegas institusi akademik terhadap wacana yang dinilainya menyesatkan. Ia menegaskan bahwa gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi tatanan negara.

Menurutnya, langkah Kapolri yang menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sudah sangat tepat dan konstitusional. Hal itu sejalan dengan TAP MPR Tahun 2000 yang secara jelas menempatkan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Ia juga menyoroti sikap DPR RI yang dinilai konsisten dan tegas menolak sedikit pun gagasan Polri di bawah kementerian. Bahkan, pernyataan Kapolri disebutnya sangat gamblang, bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan melemahkan institusi kepolisian, melemahkan negara, dan pada akhirnya melemahkan Presiden sebagai kepala negara.

PWNU Jabar: Polri di Bawah Presiden Selaras dengan Reformasi

Dukungan serupa datang dari kalangan ulama. Gus Ali Setiawan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Kabupaten Majalengka, menyatakan dukungan penuh agar Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, posisi Polri saat ini sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi dan konstitusi, terutama dalam menjaga netralitas, efektivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penuh kerendahan hati, Gus Ali menegaskan bahwa Polri tidak semestinya berada di bawah kementerian atau institusi lain mana pun selain Presiden.

Praktisi Hukum: Menjaga Keutuhan Sistem Hukum Nasional

Sementara itu, advokat dan praktisi hukum Majalengka, Indra Sudrajak, memandang persoalan ini dari sudut sistem hukum nasional. Ia menilai bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden karena Indonesia menganut sistem hukum yang bersifat nasional, bukan kewilayahan.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia dikenal konsep catur wangsa penegak hukum, yakni hakim di bawah Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta advokat yang bersifat mandiri.

"Dari keempat pilar tersebut, kejaksaan dan kepolisian sama-sama bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ujar Indra Sudrajat, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, akan muncul potensi kekacauan sistemik. Ia mencontohkan kementerian teknis yang di daerah terikat pada kebijakan kepala daerah akibat otonomi daerah.

"Jika Polri berada di bawah kementerian, bukan tidak mungkin kepolisian di daerah justru bertanggung jawab kepada kepala daerah, bukan lagi pada satu komando nasional," katanya.

Kondisi tersebut, tegasnya, sangat berbahaya karena hukum di Indonesia tidak boleh terfragmentasi oleh kepentingan daerah. Oleh karena itu, Polri sebagai bagian dari pilar penegak hukum nasional harus tetap berada di bawah pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia.

PMII Majalengka: Ini Soal Stabilitas Nasional, Bukan Administrasi

Dari kalangan mahasiswa, Muflih Nastain, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Majalengka, menegaskan bahwa isu kedudukan Polri bukan sekadar persoalan administratif.

Menurutnya, keberadaan Polri di bawah komando langsung Presiden berkaitan erat dengan stabilitas nasional. Dengan satu garis komando nasional, Polri dinilai dapat bekerja lebih responsif, profesional, dan solutif dalam menghadapi persoalan masyarakat.

Ia meyakini, dengan kepemimpinan nasional yang kuat dan solid, institusi Polri yang presisi dapat menjadi pengayom yang benar-benar diandalkan oleh rakyat Indonesia. Menutup pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi terwujudnya Indonesia yang maju dan bermartabat. (*)