TIMES JABAR, BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Terbaik II dalam Program Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) secara nasional untuk kategori Kantor Wilayah Besar.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada acara Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham di Jakarta, Selasa (03/12/2024).

Program IRH yang digagas Kemenkumham bertujuan untuk menilai capaian reformasi hukum di setiap wilayah secara terukur. Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar berhasil menunjukkan kinerja unggul berkat arahan Kepala Kantor Wilayah, Masjuno, yang konsisten memotivasi seluruh pejabat dan staf untuk memberikan pelayanan hukum terbaik.

Penghargaan tersebut diterima oleh Hasbullah Fudail, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kemenkumham Jabar, yang mewakili Kepala Kanwil Masjuno. Pada saat yang sama, Masjuno menghadiri acara penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Menteri Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya bekerja berbasis data sebagai landasan reformasi hukum yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti persoalan regulasi hiper (hyper-regulation) di Indonesia, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2023, tercatat ada 5.267 peraturan menteri yang diterbitkan, dengan kontribusi Kemenkumham sebesar 3,29% dari total tersebut.

Menteri Supratman juga memberikan arahan agar reformasi hukum tidak hanya fokus pada pengurangan regulasi berlebihan tetapi juga pada harmonisasi produk hukum daerah. Dalam hal ini, kolaborasi Kemenkumham Jabar dengan pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat menjadi faktor kunci keberhasilan.

Masjuno menyampaikan bahwa prestasi ini mencerminkan kerja keras seluruh tim Kemenkumham Jabar. “Kami terus berupaya memberikan kontribusi nyata melalui pelayanan yang berkualitas dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk menciptakan produk hukum yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan capaian ini, Kemenkumham Jawa Barat kembali mempertegas perannya sebagai salah satu motor penggerak reformasi hukum di tingkat nasional, memberikan teladan dalam menciptakan tata kelola hukum yang lebih baik untuk Indonesia. (*)