TIMES JABAR, BANDUNG – Kemenkumham Jabar tengah menjalani proses audit transisi yang krusial. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembagian tugas pasca pemisahan tiga kementerian. 

Audit yang berlangsung sejak 1 hingga 8 Desember 2024 ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi terkini, khususnya dalam hal sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan barang milik negara (BMN).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, menyambut baik pelaksanaan audit ini. Ia berharap audit transisi dapat memberikan masukan berharga untuk meningkatkan kinerja instansi.

"Kami berharap adanya Tim Transisi memberikan rasa tenang di level pegawai sehingga pegawai bisa bekerja dan berkinerja dengan baik, aman dan tenang," ujar Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno pada Senin 2 Desember 2024.

Tim audit yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan BPKP Provinsi Jawa Barat akan melakukan penilaian terhadap 11 eselon I dan 19 kantor wilayah di seluruh Indonesia. 

"Hasil audit ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pembagian tugas dan anggaran di masa mendatang," tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Audit, Nur Sofiyah, menjelaskan bahwa audit transisi ini memiliki tantangan tersendiri mengingat waktu yang terbatas. Namun, tim berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

"Kami dari Tim Itjen Kemenkumham dan BPKP akan melakukan Quality Assurance (saling melengkapi) hal ini dimaksudkan agar pimpinan di tingkat pusat dapat mudah dalam mengambil keputusan," ucap Ketua Tim Audit, Nur Sofiyah.

Adapun tujuan utama dari audit transisi ini adalah untuk memastikan kelangsungan operasional masing-masing kementerian pasca pemisahan. 

"Dengan adanya data yang akurat mengenai SDM dan BMN, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kebutuhan anggaran di tahun 2025," katanya menandaskan. (*)