TIMES JABAR, BANDUNG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kakanwil Kemenkumham Jabar), Masjuno, selaku Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), memimpin langsung sidang MPWN Jawa Barat pada Senin (30/09/2024).

Sidang ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) terkait pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam menangani konflik atau sengketa yang melibatkan notaris.

Dalam sidang tersebut, berbagai agenda penting dibahas. Selain membahas strukturisasi dan honorarium anggota MPWN, sidang juga menyoroti sejumlah kasus konkret.

Tujuh notaris dari Sukabumi, Subang, dan Karawang hadir untuk mengajukan permohonan konduite perpindahan. Sementara itu, enam notaris dari Bandung, Cirebon, dan Cianjur dipanggil terkait pemblokiran akun mereka.

Selain itu, sidang juga membahas dan mengoreksi sejumlah putusan yang telah dikonsepkan berdasarkan laporan dari Majelis Pengawas Daerah. Seluruh anggota MPWN berupaya menggali informasi secara mendalam melalui berbagai cara, termasuk mengajukan pertanyaan kepada notaris yang terperiksa, menganalisis dokumen, serta memantau perkembangan berita dan media sosial.

Kakanwil Masjuno dalam sambutannya menekankan pentingnya peran notaris sebagai penegak hukum dalam bidang perdata. 

"Setiap notaris harus senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya," ujar Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno. 

Menurut Masjuno, bahwa sidang MPWN Jawa Barat ini menjadi bukti komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan notaris di wilayah Jawa Barat. 

"Diharapkan, melalui sidang-sidang seperti ini, kualitas pelayanan notaris dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat semakin terlindungi dan kepastian hukum semakin terjamin," katanya menandaskan. (*)