TIMES JABAR, BANDUNG – Pelantikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 bersama dengan kepala daerah terpilih lainnya.

DPR RI Komisi II bersama pemerintah dan KPU menyepakati bahwa agar seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden RI pada 6 Februari 2025.

Dengan dilantiknya nanti, tentu sudah menunggu “persoalan” di tempat wilayah kota Bandung atau Jawa Barat masing-masing harus segera dibenahi. Terutama, hal seperti kemacetan,sampah, tata ruang, dsb jadi isu bersama yang harus segera diselesaikan baik oleh walikota atau gubernur.  

Dengan melihat momentum yang pas, ini bisa jadi penggerak bersama untuk mencari solusi ataupun jalan keluar agar Bandung khususnya bisa lebih nyaman dan tertib bagi masyarakat untuk ditinggali.

“Para rekan, sahabat, saudara yang masih memiliki kepedulian tentang kondisi kota Bandung, mari kita bersama-sama menyatukan sebuah persepsi agar kita bersama-sama juga mengingatkan kepada walikota dan gubernur terpilih agar sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kota Bandung,” jelas Abah perwakilan dari GMBI Kota Bandung, Kamis (23/01/2025).

“Dan kegiatan berkumpul bersama ormas-ormas lain di kota Bandung bermaksud agar adanya tanggapan dari pemerintah, khususnya walikota dan gubernur terpilih untuk penyelesaian-penyelesaian di kota Bandung,” ungkapnya.

Abah GMBI menerangkan bahwa mengapa suara dari kegiatan bersama ini perlu didengar oleh pemerintah karena hal ini disebabkan persoalan di sini, tidak hanya persoalan lingkungan saja tetapi persoalan kejahatan lingkungan, persoalan sampah dan penegakan supremasi hukum itu sampai sekarang itu belum jelas, sudah sejauh mana atau akan dibawa kemana dan masyarakat perlu tahu, agar jangan sampai kota Bandung dikenal sebagai kota mencekam.

Ia menjelaskan bahwa tujuan kegiatan hari ini adalah mengajak kepada seluruh elemen masyarakat terutama kepada pemerintah agar bersama-sama menyelesaikan persoalan dengan melibatkan organisasi masyarakat yang hadir di sini.

Abah menyerukan agar pemerintah kota Bandung bisa melibatkan organisasi masyarakat, LSM, para tokoh masyarakat, budaya, agama. Jangan sampai ada kesan keegoan bahwa karena lebih merasa bisa, akhirnya organisasi masyarakat dipandang tidak memiliki kemampuan mensolusikan persoalan di Bandung ini.

“Kita bisa siap untuk membantu program pemerintah selama mempunyai misi yang sama yakni menjaga, memelihara, dan melindungi kota Bandung,” ulas Abah GMBI.

“Ada sekitar 39 entitas ormas, LSM dan lainnya yang hadir di pertemuan ini. Dan kalau mengenai target waktu kapan bisa terlaksana, kami juga memiliki target waktu tetapi di struktur pemerintah pun harus menyelesaikan persoalan-persoalan administrative. Paling tidak sebetulnya pemerintah kota Bandung bisa mempertunjukkan bukti kebersamaan atau bukti penerimaan langkah kebersamaan ini terlebih dahulu,” terang Abah.

Abah menerangkan bahwa ormas-ormas yang hadir seperti Pemuda Pancasila, BBC, GMBI, Sundawani, FKPPI,  dan ormas serta LSM lainnya telah melakukan upaya-upaya terhadap pemerintah kota Bandung.Kalau langkah ini tidak ada tanggapan juga, maka dari para ormas akan ada tindak lanjut berikutnya. Apakah upaya berikutnya akan lebih ramai dan besar dari kegiatan sekarang ini.

Tak berbeda jauh dengan Iyan yang hadir pada acara menambahkan bahwa,” Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kehutanan di kota Bandung itu sudah sangat minim. Dari dulu RTH ini bukannya ada penambahan tetapi malah semakin berkurang. Dan adanya isu-isu alih fungsi lahan yang dimulai dari Babakan Siliwangi hingga ke Kebun Binatang, kami sepakat untuk menolah alih fungsi lahan.”

“Alih fungsi lahan tidak kami sepakati karena lahan tersebut adalah lahan konservasi yang dilindungi. Apapun namanya pengalihan lahan tidak akan disetujui. Jangan seperti di Kiara Park yang tujuannya untuk hal apa, sekarang malah ada rencana Pembangunan Hotel di sana,” jelas Ayi.

Menyikapi soal lain di Kota Bandung seperti sampah misalnya, Kang Utun yang dikenal sebagai penggiat lingkungan di Bandung dan Jawa Barat menerangkan bahwa Bandung ini harus idealnya dibuat jadi Bandung Lautan Sampah. Hal Ini dimaksudkan agar ketika persoalan sampah semakin besar dan pemerintah butuh kepedulian dari masyarakat, maka bisa jadi kesadaran kolektif akan terjadi.

“Program pensolusian sampah itu bisa dalam metode apapun, mau jadi kompos, atau jadi makanan magot,mau gunakan mesin pengolah sampah, tidak jadi masalah karena yang penting adalah sampah-sampah itu dibereskan di setiap wilayahnya masing-masing. Seperti misalnya sampah di kelurahan Sukajadi, baiknya diselesaikan di sana. Nah, pola inilah yang coba saya tawarkan kepada pemerintah kota Bandung yang baru bahwa hari ini, itu sudah tidak jamannya lagi, sampah di satu daerah di angkut dan di buang ke daerah lain,” tukas Kang Utun menjelaskan. (*)