TIMES JABAR, BANJAR – Meningkatnya status penyidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran sekretariat DPRD Banjar oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar terus bergulir.

Langkah serius penyidik Kejaksaan dalam mengusut kasus ini mendapatkan beragam reaksi dari masyarakat dan seolah menjadi sebuah bom waktu bagi para pemegang kebijakan yang ada di Legislatif maupun Eksekutif.

Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum, Kukun Abdul Syakur buka suara dan mengapresiasi langkah-langkah penyidik dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tunjangan rumah dinas dan transportasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar.

Mantan wartawan ini juga meminta masyarakat untuk menghormati proses yang sedang berjalan yakni dengan tidak menduga-duga.

"Mari kita percayakan pengungkapannya kepada kejaksaan. Saya yakin kejaksaan profesional dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ini, apalagi disaat sekarang ini korp adhyaksa tengah konsen untuk memberantas korupsi," ujarnya kepada TIMES Indonesia, Minggu (6/10/2024).

Kukun juga meminta pengusutan yang dilakukan penyidik Kejari Kota Banjar harus komprehensif dan holistik

"Apalagi saat ini Kejaksaan dianggap sebagai lembaga yang profesional, hal ini juga tercermin dari survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, dan di Banjar bisa jadi kasus ini menjadi batu ujian bagi korp adhyaksa di banjar," paparnya.

Dosen Ilmu Hukum Institut Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar ini mengingatkan agar tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Banjar tetap fokus pada tugas utamanya dan tidak terpengaruh oleh serangan-serangan atau intervensi tertentu yang mungkin akan ada dalam perjalanan penyidikan ini.

"Di tengah jalan tidak menutup kemungkinan akan ada tekanan, intervensi atau bahkan serangan dan kalau itu ada adalah bagian dari strategi untuk melemahkan Kejaksaan," tegasnya.

Kukun meyakini bahwa masyarakat bisa melihat bahwa ini hanyalah upaya pengalihan dari misi besar pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan.

"Fokus utama harus tetap pada pemberantasan korupsi, karena kita membutuhkan penegakan hukum yang kuat dan bersih," katanya. (*)