TIMES JABAR, MAJALENGKA – Penjabat (Pj) Bupati Majalengka, Dedi Supandi, menjelaskan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 dilakukan lebih awal dibandingkan dengan pembahasan di tingkat provinsi.

Hal ini menyebabkan beberapa pos pendapatan, khususnya yang terkait dengan bantuan keuangan dari provinsi, belum tercatat dalam anggaran tersebut.

Dedi menegaskan bahwa kondisi ini bukan berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mengalami penurunan.

"Sebetulnya, bukan APBD 2025 kita yang menurun. Perbedaannya terletak pada jadwal pembahasan, di mana kali ini pembahasan di tingkat kabupaten dilakukan lebih awal daripada provinsi," ujar Dedi Supandi, Senin (14/10/2024). 

Ia menjelaskan, setelah pembahasan di tingkat provinsi rampung, maka akan ada penyesuaian pendapatan, terutama terkait dana transfer dan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

"Ketika pembahasan di tingkat provinsi selesai, kita akan mendapat prediksi berapa besar pendapatan yang masuk ke APBD Majalengka dan itu otomatis akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tambah Dedi.

Maka dengan demikian, Dedi optimistis bahwa APBD Majalengka tahun 2025 akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dalam RAPBD yang diajukan, prioritas pembangunan tetap difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah di Majalengka.

Selain itu, Dedi juga menekankan pentingnya desentralisasi anggaran, terutama untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan lingkungan hidup, penanganan sampah serta dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Desentralisasi ini penting untuk memastikan setiap sektor mendapat alokasi anggaran yang memadai, terutama untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendorong pertumbuhan UMKM di Majalengka,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga berencana menggali potensi pendapatan lain yang selama ini belum dimaksimalkan. Salah satu fokusnya adalah menyelesaikan masalah hutang BPJS bagi PNS yang belum terselesaikan sejak 2021.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dedi meyakini bahwa APBD Majalengka tahun 2025 dapat terus mendorong pembangunan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Ia pun menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan dan memastikan anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (*)