TIMES JABAR, JAKARTA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) kembali mendapatkan kepercayaan untuk memimpin empat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029. 

Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI, dengan penugasan Fraksi PDIP sebagai ketua di Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengonfirmasi bahwa pihaknya mendapatkan posisi ketua di empat AKD tersebut, sama seperti periode sebelumnya. 

"Iya, (kami memimpin) Komisi I, Komisi V, Banggar, dan BAKN. Kami mendapat posisi sebagai ketua," ungkap Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (14/10).

Komposisi AKD Berbagi dengan Partai Lain

Said menekankan bahwa pembagian kepemimpinan di Alat Kelengkapan Dewan harus mencerminkan keharmonisan antarpartai di DPR RI.

"Di DPR itu harus guyub. Tidak boleh menang-menangan, tidak boleh ego. Kepentingan seluruh partai politik di DPR harus dihitung dan diselaraskan," jelasnya.

Dalam struktur baru ini, Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi akan dipimpin oleh Utut Adianto, sedangkan Komisi V yang membawahi infrastruktur dan perhubungan akan dipimpin oleh Lasarus.

Untuk posisi ketua Banggar dan BAKN, Said menyatakan bahwa keputusan akhir akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Periode Sebelumnya Tetap Dipertahankan

Fraksi PDIP, yang pada periode sebelumnya juga memegang empat posisi ketua AKD, berhasil mempertahankan jumlah tersebut untuk masa jabatan 2024-2029. 

Sebelumnya, Said Abdullah sendiri menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI, posisi strategis yang menentukan alokasi anggaran negara. Namun, ia belum dapat memastikan apakah dirinya akan kembali mengisi jabatan tersebut. 

"Badan Anggaran ketuanya akan ditentukan oleh ibu ketua umum," tambahnya.

Penambahan Komisi Baru di DPR RI

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa jumlah komisi di DPR RI akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi untuk periode 2024-2029. Hal ini disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi perdana DPR RI setelah pelantikan.

Menurut Puan, penambahan dua komisi ini bertujuan untuk menyelaraskan fungsi DPR dengan rencana pemerintah yang akan datang. 

"Ada penambahan dua komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana pemerintah," jelasnya.

Keputusan ini disetujui oleh seluruh delapan fraksi yang ada di DPR RI, menandakan kesepahaman lintas partai dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran di periode baru ini.

Dengan komposisi AKD yang baru dan tambahan dua komisi, DPR RI diharapkan dapat lebih responsif dan efektif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif, khususnya dalam mendukung program pemerintah yang selaras dengan aspirasi rakyat.

Fraksi PDIP, sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam mengawal jalannya pemerintahan. (*)