TIMES JABAR, BANDUNG – Dalam upaya meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) mengikuti Desk Evaluation yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Evaluasi yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom pada Senin, 14 Oktober 2024 ini merupakan salah satu tahapan penting dalam menilai kesiapan Kemenkumham Jabar untuk memperoleh predikat WBBM. Kegiatan ini menghadirkan Tim Penilai Nasional, dengan kehadiran langsung Kepala Kantor Wilayah, seluruh pimpinan tinggi pratama, serta seluruh tim pokja Kanwil Kemenkumham Jabar.

Acara dimulai tepat pada pukul 08.00 WIB dan dibuka dengan paparan oleh Masjuno, selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.

Dalam presentasinya, Masjuno memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil Kantor Wilayah, tugas dan fungsi (tusi), serta langkah-langkah pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah dilakukan. Ia juga memaparkan isu strategis yang dihadapi oleh Kanwil Kemenkumham Jabar, mitigasi risiko, hingga berbagai inovasi unggulan yang berdampak dan menciptakan perubahan di berbagai area.

"Pembangunan Zona Integritas ini adalah wujud nyata komitmen kita dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati," ujar Masjuno dalam paparannya.

Selain itu, Masjuno juga menjelaskan program-program unggulan yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkumham Jabar, di antaranya adalah peningkatan penggunaan Kabayan Pasti, sebuah aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum dan HAM di wilayah Jawa Barat.

"Inovasi ini tidak hanya untuk mempermudah akses masyarakat, tetapi juga sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik," tambahnya. Lebih lanjut, ia memaparkan solusi dan dampak dari berbagai inovasi tersebut, serta sejumlah penghargaan yang telah diraih sebagai bukti nyata keberhasilan program-program tersebut.

Dalam Desk Evaluation ini, juga dipresentasikan mengenai media publikasi yang dikelola oleh Kanwil Kemenkumham Jabar, pengelolaan internal yang terstruktur, hingga adanya surat dukungan dari berbagai stakeholder yang menunjukkan dukungan terhadap pencapaian Zona Integritas menuju WBBM. Replikasi inovasi yang dilakukan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pun dijelaskan secara rinci sebagai bentuk penyebaran praktik baik di seluruh wilayah Jawa Barat.

Setelah presentasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Tim Penilai Nasional. Pada sesi ini, berbagai pertanyaan diajukan untuk menggali lebih dalam tentang upaya yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jabar dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.

Salah satu fokus pertanyaan adalah proses pembangunan dan dampak yang dihasilkan dari Zona Integritas di lingkungan Kemenkumham Jabar. Masjuno menjelaskan bahwa proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk timeline yang jelas untuk mencapai target WBBM. Dampak yang dihasilkan adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, Tim Penilai Nasional juga menanyakan terkait penanganan pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat. Masjuno mengungkapkan bahwa pengaduan paling banyak berkaitan dengan pelayanan publik, dan pihaknya telah mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memudahkan proses penanganan. Beberapa pertanyaan juga menyoroti perkembangan inovasi digital seperti Si Pelet yang kini telah berkembang menjadi Kabayan Pasti. Masjuno menjelaskan bahwa inovasi-inovasi tersebut dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses terhadap layanan, sehingga pengguna layanan dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan akurat.

Sesi tanya jawab juga membahas standar operasional prosedur (SOP) pelayanan di Kanwil Jabar, termasuk SOP Kabayan Pasti yang telah dioptimalkan untuk mempercepat proses pelayanan. Masjuno menyampaikan bahwa SOP tersebut dirancang agar lebih efisien, dengan adanya panduan manual yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui progres layanan yang sedang mereka ajukan.

"Kami terus memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk adanya SK kompensasi untuk layanan yang tidak terpenuhi sesuai komitmen," ungkapnya.

Dalam sesi tersebut, juga dibahas posisi Kanwil Jabar dalam peringkat nasional terkait Zona Integritas. Masjuno menyebutkan bahwa Kanwil Kemenkumham Jabar terus berusaha menjadi yang terbaik dengan fokus pada indikator-indikator penilaian yang telah ditetapkan.

Salah satu program unggulan yang turut dipaparkan adalah Penyuluhan Hukum Goes to Prison, sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Program ini juga diiringi dengan kegiatan Desa Sadar Hukum, yang kini telah menjangkau sejumlah desa dan sekolah di Jawa Barat.

Kegiatan Desk Evaluation ditutup oleh Tim Penilai Nasional pada pukul 13.00 WIB dengan apresiasi terhadap paparan dan jawaban yang telah diberikan oleh tim Kanwil Kemenkumham Jabar. "Kami berharap dengan sinergi yang baik, peningkatan pelayanan publik dapat terus diwujudkan, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Tim Penilai Nasional saat penutupan.