TIMES JABAR, JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kakanwil Kemenkumham Jabar), Masjuno, bersama jajarannya pimpinan tinggi pratama (PTP) melaporkan perkembangan terbaru terkait Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas.

Dalam laporannya, Kakanwil Masjuno menyampaikan bahwa Kemenkumham Jabar saat ini tengah menjalani tahap akhir penilaian untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Masjuno pun menyampaikan, bahwa predikat ini diberikan kepada instansi pemerintah yang berhasil menerapkan sistem manajemen yang efektif dan transparan, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

"Selain fokus pada pembangunan ZI, Kemenkumham Jabar juga aktif dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik. Salah satu contohnya adalah upaya untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan investasi di Jawa Barat melalui berbagai program yang melibatkan satuan kerja di bidang Pemasyarakatan, Imigrasi, dan Kekayaan Intelektual," ujar Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno, pada Senin (7/10/2024). 

Menanggapi laporan tersebut, Menkumham RI Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi atas kinerja Kemenkumham Jabar. Bahkan pihaknya juga mengingatkan bahwa predikat WBBM bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Oleh karenanya, Menkumham berharap Kemenkumham Jabar dapat menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), 

"Menjalin kerja sama dengan berbagi lembaga dapat mempermudah untuk mencapai tujuan tersebut," kata Menkumham RI, Supratman Andi Agtas. 

Selanjutnya, Menkumham menambahkan bahwa, dalam proses Pembangunan ZI ini jangan jadikan predikat WBBM sebagai tujuan utama, tetapi yang menjadi fokus adalah meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. 

"Jalin selalu komunikasi dengan stakeholder terkait baik Ombudsman maupun KemenPAN-RB dengan fokus peningkatan Pelayanan bagi masyarakat," katanya menandaskan. (*)